Membanggakan, SAKIP Pemko Naik Jadi Sangat Baik
PENAKALTENG, Palangka Raya – Upaya reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya mulai menunjukkan hasil nyata. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan tersebut tercermin dari naiknya predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari B menjadi BB (Sangat Baik) pada 2025, sekaligus diraihnya penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh DPMPTSP Kota Palangka Raya.
Capaian ini bukan sekadar peningkatan nilai administratif, melainkan indikator bahwa sistem perencanaan, penganggaran, hingga pengukuran kinerja di lingkungan Pemko semakin terintegrasi dan terukur.
Pada evaluasi sebelumnya tahun 2024, Pemko Palangka Raya memperoleh nilai 64,85 dengan predikat B. Dalam evaluasi terbaru, predikat meningkat menjadi BB dengan rentang nilai 70–80. Kenaikan ini menandakan adanya perbaikan signifikan dalam efektivitas program serta pertanggungjawaban anggaran.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP bertujuan memastikan setiap program pemerintah benar-benar berdampak dan selaras dengan perencanaan serta penganggaran.
“Artinya, masyarakat kini diharapkan dapat merasakan pelayanan publik yang lebih terarah, program pembangunan yang lebih tepat sasaran, serta penggunaan anggaran yang lebih transparan,” terangnya.
Selain itu, penghargaan Zona Integritas yang diraih DPMPTSP menjadi sinyal penguatan integritas dan profesionalisme dalam pelayanan perizinan dan investasi. Dengan status WBK, unit kerja tersebut dinilai telah memenuhi standar pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pencapaian administratif, tetapi harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Wali Kota Palangka Raya menyampaikan bahwa capaian ini akan menjadi pijakan untuk mempercepat digitalisasi layanan serta memperkuat budaya kerja berbasis kinerja dan hasil.
“Peningkatan predikat ini menjadi bukti bahwa sistem pemerintahan kita semakin baik dan terukur. Namun yang terpenting adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya melalui pelayanan publik yang lebih mudah, transparan, dan berkualitas,” ujarnya.
Ke depan, Pemko Palangka Raya menargetkan penguatan reformasi birokrasi berbasis dampak, peningkatan integritas aparatur, serta optimalisasi transformasi digital guna memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan nilai tambah bagi warga. (ss)