Pemkab Barut Tegaskan Kesiapan Jelang PSU ke Kemenko Polhukam
PENAKALTENG, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menegaskan komitmennya untuk menyukseskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 2025 melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) virtual yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, Jumat (25/7/2025).
Rakor ini digelar secara nasional untuk membahas kesiapan daerah-daerah penyelenggara PSU. Di Barito Utara, Rakor terpusat di Aula Rumah Jabatan Bupati dan diikuti langsung oleh Penjabat Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, didampingi jajaran Forkopimda, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Barut, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Dalam paparannya, Pj Bupati Indra Gunawan menyampaikan bahwa Barito Utara telah melakukan berbagai langkah konkret demi menjamin pelaksanaan PSU yang aman, tertib, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi PSU, mulai dari koordinasi intensif dengan KPU, Bawaslu, dan Forkopimda, kesiapan logistik dan personel pengamanan, menjamin netralitas ASN dan penyelenggara, hingga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat,” ungkap Indra Gunawan.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi terus dilakukan hingga ke tingkat pusat, termasuk bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, untuk memastikan seluruh tahapan berjalan selaras dengan pedoman nasional.
Dari pusat, Menko Polhukam yang diwakili oleh Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan memberikan apresiasi terhadap kesiapan Pemkab Barito Utara. Ia menegaskan bahwa PSU adalah wujud nyata komitmen pemerintah menjaga proses demokrasi yang bersih, berintegritas, dan dapat dipercaya oleh publik.
“Kunci sukses PSU terletak pada sinergi lintas sektor dan wilayah. Kami mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda dalam mendukung PSU yang aman dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Rakor ini menjadi bagian penting dari penguatan koordinasi antarinstansi guna memastikan bahwa pelaksanaan PSU di Barito Utara tidak hanya berjalan teknis, tetapi juga bermartabat dan mendapat legitimasi penuh dari masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat, PSU 2025 diharapkan mampu mencerminkan prinsip demokrasi yang partisipatif, jujur, dan transparan. (bvs)