Pemkab Gerak Cepat Tanggulangi Banjir, Tim BPBD Dikerahkan ke 43 Desa Terdampak
PENAKALTENG, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, bergerak cepat dalam menangani bencana banjir yang melanda sembilan kecamatan pada Sabtu (19/4/2025). Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemkab langsung mengerahkan tim ke 43 desa terdampak guna melakukan pemantauan dan penyaluran bantuan darurat.
Kepala BPBD Barito Utara, Simamoraturahman, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Rizali Hadi, menyatakan bahwa pihaknya telah bersiaga sejak dini menyikapi potensi banjir yang dipicu oleh curah hujan tinggi di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
“Tim kami sudah diterjunkan ke lapangan untuk memetakan daerah terdampak, mengevakuasi warga, serta mendistribusikan logistik. Saat ini, kami fokus pada keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar,” jelas Rizali Hadi.
Ketinggian air di sejumlah wilayah bervariasi, mulai dari 15 cm hingga mencapai 205 cm. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa, namun banjir menyebabkan ribuan rumah terendam dan mengganggu aktivitas di fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, puskesmas, dan kantor pemerintahan.
Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Posko-posko darurat disiapkan di beberapa titik strategis, sementara data dampak terus diperbarui seiring dengan kondisi lapangan yang dinamis.
“Koordinasi lintas instansi terus kami perkuat. Kami juga membuka akses informasi dan pelaporan dari masyarakat agar penanganan bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” tambah Rizali.
Di Kecamatan Montallat, salah satu wilayah terdampak paling parah, terdapat 3.677 kepala keluarga atau lebih dari 11 ribu jiwa yang terkena dampak. Fasilitas umum yang terendam di kecamatan ini termasuk 11 puskesmas dan pos kesehatan, 36 tempat ibadah, 30 sekolah, dan 13 gedung pemerintah.
Langkah-langkah penanggulangan jangka pendek dan pemulihan pasca-banjir kini tengah disusun oleh pemerintah daerah, termasuk perencanaan distribusi bantuan lanjutan dan peninjauan ulang sistem drainase di kawasan rawan banjir.
“Bencana ini memang menjadi ujian bagi kesiapsiagaan daerah. Tapi kami pastikan pemerintah tidak tinggal diam,” tutup Rizali. (bvs)