Pemko Ajak Manfaatkan Aplikasi LAPOR

PENAKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Langkah ini dianggap strategis dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan partisipatif.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya, Saipullah, menjelaskan bahwa LAPOR menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau laporan terkait berbagai aspek pelayanan publik.
“LAPOR memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aduan secara cepat dan langsung kepada instansi yang berwenang. Ini bentuk demokrasi digital yang kami dorong terus penggunaannya,” ujar Saipullah, Kamis (20/2).

Platform digital ini dapat diakses melalui ponsel pintar, situs web, atau SMS. Masyarakat cukup melaporkan masalah disertai bukti foto dan lokasi, dan laporan tersebut akan diteruskan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait untuk segera ditindaklanjuti.

Jenis laporan yang bisa disampaikan pun beragam, mulai dari jalan rusak, masalah kebersihan, hingga pelayanan publik yang kurang memadai.
“Kami ingin memastikan bahwa suara warga terdengar dan menjadi dasar perbaikan. LAPOR membantu pemerintah untuk melihat persoalan dari mata masyarakat,” tambahnya.

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi ini, Diskominfo akan melakukan sosialisasi langsung kepada warga agar lebih memahami cara penggunaan dan tidak ragu melaporkan permasalahan di lingkungan sekitar.

Pemko Palangka Raya juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan secara cepat dan transparan. Masing-masing instansi akan diberikan tenggat waktu untuk menyelesaikan aduan, dan warga dapat memantau perkembangan penyelesaiannya secara terbuka.

“Partisipasi warga dalam melaporkan permasalahan adalah bentuk kontribusi nyata dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik. Ini bukan sekadar aplikasi, tapi jembatan antara masyarakat dan pemerintah,” pungkas Saipullah. (ss)