Pemprov Kalteng Pacu Serapan APBD, Bidik Realisasi 90 Persen di Akhir 2025
PENAKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 bisa mencapai 90 persen pada akhir tahun. Target ini ditegaskan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) APBD 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Jumat (26/9/2025).
Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, bersama Kepala BKAD Provinsi Kalteng, Syahfiri, mewakili Pemprov dalam rapat tersebut. Agenda ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait percepatan belanja daerah agar tidak terjadi penumpukan dana di bank.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan bahwa percepatan belanja daerah menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,2% pada triwulan II 2025 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pada triwulan III seharusnya realisasi belanja sudah 70% untuk belanja modal dan barang/jasa serta 75% untuk belanja pegawai. Akhir tahun minimal harus 90–95%,” ujar Bima.
Menurutnya, sejumlah kendala seperti keterlambatan penetapan APBD, lambatnya proses lelang, lemahnya koordinasi, dan SDM yang belum optimal harus segera diatasi dengan langkah konkret, mulai dari percepatan pengadaan barang/jasa, penertiban administrasi dan laporan pertanggungjawaban, hingga penguatan fungsi inspektorat.
Kepala BKAD Kalteng, Syahfiri, menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi percepatan melalui APBD Perubahan 2025 yang sudah disetujui DPRD. Perhitungan ulang realisasi juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru.
“Dari evaluasi sementara, ada potensi kenaikan signifikan dalam realisasi. Dengan sisa waktu tiga bulan, kami optimis bisa mencapai sekitar 90% baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Harapannya, serapan anggaran ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Syahfiri.
Dengan target ambisius tersebut, Pemprov Kalteng berupaya memastikan belanja daerah lebih cepat, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di penghujung 2025. (mmckalteng/ss)