Pemprov Siap Revisi RPJMD 2025–2029
PENAKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan kesiapannya untuk merevisi dan menyempurnakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, menyusul diserahkannya rekomendasi resmi dari DPRD Provinsi Kalteng dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) di gedung DPRD, Kamis (24/7/2025).
Rekomendasi tersebut berisi berbagai evaluasi kritis dan usulan strategis dari legislatif untuk mengarahkan pembangunan lima tahun ke depan agar lebih inklusif, berbasis potensi lokal, dan adaptif terhadap tantangan global.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, dalam pengantarnya menekankan bahwa rekomendasi DPRD mencakup penguatan struktur ekonomi melalui diversifikasi sektor, peningkatan kualitas SDM, dan reformasi pembiayaan pembangunan.
Beberapa poin penting rekomendasi DPRD antara lain:
- Pengembangan sektor jasa: pendidikan, transportasi, perdagangan, kesehatan.
- Penguatan kawasan produksi berbasis potensi lokal: pertanian, perkebunan, kelautan, dan industri pengolahan.
- Optimalisasi pendapatan daerah: melalui pajak BBM, pertambangan, dan jasa pelabuhan.
- Pembiayaan kreatif: seperti pinjaman daerah, obligasi, dan KPBU.
- Transformasi pendidikan: kurikulum digital, penguatan kompetensi bahasa asing, teknologi, seni, dan olahraga.
- Peningkatan kapasitas tenaga pendidik: melalui pelatihan dan kolaborasi dengan perguruan tinggi.
Menanggapi masukan tersebut, Plt. Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S. Ampung menyampaikan komitmen pemerintah untuk merespons seluruh rekomendasi DPRD secara serius, rasional, dan tepat waktu.
“Pada prinsipnya, kami siap menyesuaikan RPJMD agar sejalan dengan aspirasi rakyat dan visi-misi kepala daerah. Seluruh tahapan akan kami tuntaskan dalam waktu 24 jam ke depan,” tegas Leonard.
Dalam sesi rapat, sejumlah anggota Pansus DPRD, seperti Ampera AY Mebas, Rusdiansyah, Sugiyarto, dan Nafsiah, menyuarakan pentingnya RPJMD disusun dengan pendekatan berbasis data, keadilan wilayah, serta memperhatikan isu-isu strategis seperti ketimpangan ekonomi, keterbatasan infrastruktur, dan kualitas pelayanan publik.
Sebagai penutup, Tim Pansus DPRD secara simbolis menyerahkan dokumen rekomendasi kepada Pemprov yang diterima langsung oleh Plt. Sekda Leonard S. Ampung. (mmckalteng/ss)