Raih WTP ke-11, Bupati Siapkan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
PENAKALTENG, Palangka Raya – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret yang telah disusun pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Jumat (19/6/2026).
Menurut Shalahuddin, opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, ia menekankan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, Kabupaten Barito Utara kembali memperoleh opini WTP untuk yang ke-11 kali berturut-turut. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” kata Shalahuddin.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan action plan sebagai pedoman percepatan penyelesaian seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Setiap perangkat daerah diminta segera menindaklanjuti temuan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
“Kami sudah menyusun langkah-langkah tindak lanjut dan akan melakukan pemantauan secara langsung terhadap progres penyelesaiannya. Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti secara serius karena tujuannya untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Bupati menilai, capaian WTP bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memastikan setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya meraih WTP, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas, transparan, tepat sasaran, dan berdampak langsung terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang mampu mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut.
Menurutnya, rekomendasi yang diberikan BPK merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Barito Utara kembali menunjukkan konsistensinya dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah sekaligus memperkuat komitmen untuk terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. (ss)