Rakor PBJ 2025 Dibuka, Plt. Sekda Kalteng Ingatkan Pengadaan Harus Adaptif, Efisien, dan Berbasis AI
PENAKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya transformasi total dalam sistem pengadaan barang/jasa (PBJ) sebagai respon atas tantangan fiskal dan tuntutan tata kelola anggaran yang semakin kompleks. Hal ini disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat membuka Rapat Koordinasi PBJ se-Kalimantan Tengah Tahun 2025, Selasa (2/9), di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng.
Leonard dalam arahannya menegaskan, praktik pengadaan tidak bisa lagi dijalankan dengan cara-cara lama. Menurutnya, era digital telah mendesak birokrasi untuk beradaptasi dan meninggalkan pola pikir konservatif dalam belanja anggaran.
“Kita tidak bisa lagi berada dalam zona nyaman. Pengadaan harus menjadi instrumen percepatan pembangunan, bukan sekadar formalitas. Bahkan ke depan, kita harus siap melaksanakan PBJ berbasis Artificial Intelligence,” ujar Leonard.
Rakor PBJ kali ini menjadi strategis karena berlangsung di tengah kondisi fiskal yang menantang, termasuk penurunan dana transfer pusat ke daerah. Leonard menyebut, hal ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif, efisien, dan berorientasi hasil dalam penggunaan anggaran.
“Dengan keterbatasan fiskal, ASN dituntut berpikir out of the box untuk mendesain kebijakan yang produktif tanpa membebani masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan independensi pejabat pengadaan, serta memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah (OPD) dan pemanfaatan teknologi pengadaan terkini.
Ketua Panitia Rakor sekaligus Kepala Biro PBJ Setda Kalteng, Suharno, dalam laporannya menyebut tema tahun ini adalah “Peningkatan Kompetensi SDM dan Kematangan UKPBJ untuk Mendorong Sinergi Pembangunan Bersama Dunia Usaha.”
Rakor ini menghadirkan narasumber dari LKPP Pusat dan perwakilan daerah, membahas topik strategis seperti:
- Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),
- Penguatan jabatan fungsional PBJ,
- Sistem informasi pengadaan berbasis jejaring.
“Rakor ini tidak hanya forum evaluasi, tapi juga langkah konkret memperkuat posisi UKPBJ sebagai motor perubahan dalam reformasi birokrasi pengadaan,” jelas Suharno.
Apresiasi untuk Daerah Progresif
Dalam kesempatan tersebut, Leonard juga menyerahkan sertifikat tingkat kematangan UKPBJ Proaktif kepada tiga kabupaten, yakni Katingan, Kotawaringin Timur, dan Murung Raya, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mereka dalam membangun sistem PBJ yang lebih matang dan transparan.
Acara berlangsung selama dua hari (2–3 September 2025) dan diharapkan menjadi pemicu sinergi serta akselerasi transformasi pengadaan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (bvs)