Rakor TJSLP Momentum Perkuat Pengawasan dan Arah Pembangunan Berbasis CSR di Barito Utara

PENAKALTENG, Muara Teweh – Upaya pemerintah daerah untuk memastikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) berjalan lebih terarah mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini. Ia menilai, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi TJSLP serta Optimalisasi PAD yang digelar di Balai Antang Muara Teweh, Rabu (12/11/2025), merupakan langkah penting untuk memperkuat pengawasan dan penataan kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah.

Rakor yang dibuka oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekda, pimpinan perangkat daerah, dan perwakilan perusahaan dari sektor tambang, perkebunan, hingga perbankan. Melalui forum ini, pemerintah daerah berupaya menyatukan arah pembangunan dengan potensi bantuan dan program CSR perusahaan.

Ketua DPRD, Hj. Mery Rukaini, menekankan bahwa selama ini banyak peluang kolaborasi pemerintah dan perusahaan yang belum tergarap optimal karena minimnya koordinasi dan penyelarasan program. Ia menyebut rakor ini sebagai titik penting untuk memperbaiki tata kelola CSR agar lebih terukur dan membawa dampak nyata.

“CSR harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah, bukan sekadar formalitas tahunan. Dengan sinkronisasi yang baik, potensi dunia usaha bisa mendukung program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan CSR sangat bergantung pada komitmen perusahaan dalam mengelola program secara berkelanjutan, bukan hanya sebatas laporan administratif. Menurutnya, program yang tepat sasaran akan menciptakan efek berganda bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Hj. Mery menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang pembangunan. Ia berharap perusahaan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan retribusi, seperti pajak alat berat serta pajak air permukaan.

“Ketika sektor usaha taat aturan dan memenuhi kewajibannya, daerah akan memiliki ruang fiskal lebih besar untuk membiayai pembangunan. Ini penting, terutama ketika transfer pusat mengalami penurunan,” tegasnya.

Untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan CSR dan PAD, DPRD Barito Utara berkomitmen mendukung pemerintah dalam penyusunan regulasi, pengawasan, hingga evaluasi program agar lebih transparan dan akuntabel.

“DPRD akan terus mengawal pelaksanaan CSR agar sesuai regulasi dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan perusahaan harus berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” pungkasnya.

Melalui rakor ini, pemerintah daerah, DPRD, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mendorong pembangunan Barito Utara yang inklusif dan berkelanjutan. (bvs)