Transformasi Digital Jadi Pilar Reformasi Birokrasi, Percepat Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa
PENAKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya semakin mengukuhkan langkah menuju pemerintahan yang modern dan transparan dengan mendorong percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa.
Penegasan ini disampaikan Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangka Raya, Andjar Hari Purnomo, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara Transaksi dan Pembayaran pada Katalog Elektronik Versi 6 Tahun 2025 di Ballroom Hotel Luwansa, Rabu (18/6/2025).
“Transformasi digital bukan sekadar soal teknologi, tapi tentang membangun sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ini adalah fondasi dari tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih,” ujar Andjar.
Bimtek ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam versi terbaru Katalog Elektronik ini, integrasi sistem pembayaran melalui Cash Management System (CMS) yang langsung terhubung dengan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menjadi salah satu terobosan penting.
Andjar menekankan bahwa adaptasi terhadap sistem baru ini menjadi krusial. Dengan fitur-fitur yang semakin ketat dan otomatis, ASN dituntut lebih teliti dan disiplin dalam setiap tahapan, mulai dari pemesanan, SP2D, hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
“Ini bukan sekadar alat bantu teknis, tapi instrumen perubahan budaya kerja birokrasi kita. Pengadaan yang digital bukan hanya cepat, tapi juga bisa diaudit, dilacak, dan dipertanggungjawabkan secara real-time,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh peserta bimtek—yang terdiri dari pejabat pengadaan, bendahara, dan tim teknis—untuk aktif menyerap pengetahuan dari narasumber dan memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai aturan terbaru.
“Digitalisasi pengadaan adalah pintu masuk menuju reformasi birokrasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Palangka Raya menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang serius membangun pemerintahan berbasis digital, bukan hanya sebagai tuntutan zaman, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. (mc palangka raya/ss)