Wali Kota – Wawali Ikut Berpartisipasi dalam Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang
PENAKALTENG, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, bersama Wakil Wali Kota, Achmad Zaini, berpartisipasi dalam retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Acara ini diikuti oleh seluruh kepala daerah terpilih di Indonesia, termasuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, yang berlangsung selama seminggu, mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025.
Fairid Naparin melalui Protokol Komunikasi Setda Kota Palangka Raya menyampaikan bahwa retret ini merupakan bagian dari program pembekalan yang diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajerial kepala daerah, serta memperkuat sinergitas antar daerah guna mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya pada Jumat (21/2).
Wali Kota Palangka Raya itu juga berharap, dengan adanya retret ini, para kepala daerah dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang berguna untuk memimpin wilayah mereka masing-masing, termasuk Kota Palangka Raya.
“Keikutsertaan saya dan Wakil Wali Kota Palangka Raya dalam retret ini menunjukkan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, retret ini juga membuktikan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya selalu berupaya menjadi yang terdepan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik.
“Tak kalah penting, kegiatan ini juga menjadi forum bagi para kepala daerah untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang tantangan yang mereka hadapi dalam memimpin daerah masing-masing,” kata Fairid.
Selama mengikuti retret di Akmil Magelang, para kepala daerah akan mendapatkan berbagai materi dan pelatihan yang berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Materi yang disampaikan mencakup kepemimpinan strategis, manajemen pemerintahan, keuangan daerah, serta isu-isu aktual lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (ss)