Al Hadi Ingatkan Pedagang agar Patuhi Aturan

PENAKALTENG, Muara Teweh – Penataan fasilitas umum di kawasan perkotaan perlu menjadi perhatian bersama seiring berkembangnya aktivitas perdagangan dan usaha di Kabupaten Barito Utara. Pemanfaatan trotoar, badan jalan, maupun fasilitas publik lainnya harus tetap memperhatikan hak masyarakat agar tidak terganggu oleh kepentingan pribadi.

Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Al Hadi, mengingatkan para pelaku usaha dan pedagang agar tidak menggunakan fasilitas umum di luar peruntukannya. Menurutnya, ruang publik merupakan sarana bersama yang harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menilai, kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan fasilitas umum menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kawasan perkotaan yang tertib, bersih, aman, dan nyaman.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi kegiatan Sosialisasi Larangan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kepentingan Pribadi yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Barito Utara di Aula Pertokoan Barito Permai Lantai II, Muara Teweh, Selasa (17/11/2026).

“Kita tentu mendukung perkembangan aktivitas usaha dan perdagangan di Muara Teweh. Namun, pelaku usaha juga harus memahami bahwa fasilitas umum merupakan hak seluruh masyarakat, sehingga penggunaannya tidak boleh mengganggu kepentingan orang lain,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).

Ia mengatakan, kegiatan ekonomi masyarakat perlu terus didorong karena memiliki kontribusi terhadap perputaran ekonomi daerah. Namun, perkembangan usaha tersebut harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap peraturan daerah serta tanggung jawab menjaga ketertiban lingkungan.

Menurutnya, penggunaan trotoar untuk menempatkan barang dagangan, pemanfaatan badan jalan, maupun penguasaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi secara tidak semestinya dapat mengurangi kenyamanan masyarakat, terutama pejalan kaki dan pengguna jalan.

H. Alhadi juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur pemanfaatan fasilitas umum dan ketertiban masyarakat, di antaranya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pasar Modern, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Karena itu, ia menilai sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha perlu dilakukan secara berkelanjutan agar aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dapat dipahami dan diterapkan dengan baik.

Ia juga mendorong Satpol PP bersama perangkat daerah terkait untuk mengedepankan pendekatan persuasif melalui pembinaan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat sebelum melaksanakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penataan kota bukan berarti menghambat masyarakat dalam berusaha. Justru kita ingin aktivitas perdagangan tetap berkembang, tetapi ketertiban dan hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum juga harus terlindungi,” tegasnya.

Al Hadi berharap seluruh pelaku usaha, pedagang, dan masyarakat dapat membangun kesadaran bersama dalam menjaga fasilitas publik agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Menurutnya, keberhasilan menciptakan lingkungan perkotaan yang tertib tidak hanya bergantung pada pemerintah dan aparat penegak peraturan daerah, tetapi juga membutuhkan kepatuhan serta partisipasi seluruh elemen masyarakat.

“Kita ingin Muara Teweh menjadi kota yang tertata, bersih, dan nyaman. Untuk mewujudkannya, mari kita gunakan fasilitas umum sesuai peruntukannya dan saling menghormati hak sesama masyarakat,” pungkasnya. (bvs)