DPRD Minta Dunia Usaha Dukung JKN Lewat Tanggung Jawab Sosial
PENAKALTENG, Muara Teweh – Gathering Badan Usaha 2025 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh menjadi panggung strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Kegiatan yang berlangsung di Balai Antang, Senin (20/10/2025), ini mendapat apresiasi serius dari anggota DPRD Barito Utara, Naruk Saritani.
Naruk menyebut kegiatan ini sebagai bentuk konkret komitmen bersama dalam memperluas cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sekaligus mengingatkan pentingnya peran badan usaha sebagai pilar dalam perlindungan sosial tenaga kerja.
“Gathering ini bukan sekadar forum sosialisasi, tapi ruang konsolidasi tanggung jawab moral dan hukum dunia usaha dalam menjamin kesehatan pekerjanya. Saya apresiasi BPJS dan seluruh pihak yang mendorong kolaborasi ini,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pekerja adalah aset pembangunan daerah yang harus dilindungi. Menurutnya, jaminan kesehatan bukan semata-mata program negara, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang harus dipenuhi secara konsisten.
“Tenaga kerja yang sehat akan bekerja dengan produktif. Memberikan mereka perlindungan kesehatan adalah investasi, bukan beban,” tegas Naruk.
Ia juga mendorong agar perusahaan—terutama sektor UMKM—lebih aktif dan sadar dalam mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JKN, mengingat masih banyak pelaku usaha kecil yang belum optimal menjalankan kewajibannya.
Naruk berharap Gathering Badan Usaha seperti ini terus dilakukan secara rutin dan disertai evaluasi capaian konkret. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program JKN sangat bergantung pada komitmen kolektif dunia usaha, terutama dalam menyasar sektor informal dan usaha mikro.
“Kita harapkan kegiatan ini tidak hanya jadi seremonial tahunan, tapi benar-benar mendorong peningkatan kepesertaan JKN, terutama dari UMKM yang masih belum tersentuh,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Barito Utara, HM Mastur, menegaskan bahwa JKN adalah bagian integral dari strategi perlindungan sosial daerah. Ia menyebut sinergi antara pemerintah, BPJS, dan pelaku usaha menjadi syarat mutlak agar program ini berjalan efektif.
“JKN bukan hanya jaminan medis, tapi juga jaminan produktivitas. Tenaga kerja yang terlindungi akan bekerja lebih tenang, dan itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Mastur.
Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah badan usaha dari berbagai wilayah, termasuk Murung Raya, Barito Selatan, dan Barito Timur, yang menunjukkan semangat regional dalam memperkuat sistem jaminan sosial tenaga kerja di Kalimantan Tengah. (bvs)