DPRD Minta Kesbangpol Rinci Kebutuhan Anggaran P4GN 2027
PENAKALTENG, Muara Teweh – Dukungan anggaran untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kabupaten Barito Utara perlu disiapkan dengan perencanaan yang terukur. DPRD Barito Utara meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) segera menyusun rincian program serta kebutuhan pembiayaan untuk tahun anggaran 2027 agar kegiatan penggiat dan relawan antinarkoba dapat berjalan berkelanjutan.
Anggota DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, mengatakan lembaga legislatif pada prinsipnya mendukung program yang bertujuan melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Namun, dukungan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan riil dan perencanaan yang jelas.
“Pada prinsipnya DPRD selalu mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kami tidak pernah menghalangi kegiatan yang memiliki tujuan baik, terlebih ini menyangkut masa depan anak-anak dan generasi muda Kabupaten Barito Utara,” tegas Taufik dalam rapat dengar pendapat bersama Kesbangpol di ruang rapat DPRD Barito Utara, Senin (2/11/2026).
Ia meminta Kesbangpol menyusun secara terperinci jenis kegiatan, pihak yang terlibat, sasaran program, kebutuhan pembiayaan hingga target hasil yang ingin dicapai. Dengan demikian, usulan anggaran tidak sekadar mencantumkan nominal, tetapi memiliki dasar kebutuhan dan ukuran keberhasilan.
“Silakan dihitung dan disusun secara terperinci kebutuhan anggarannya. Misalnya membutuhkan Rp1 miliar atau bahkan Rp2 miliar, sepanjang memang berdasarkan kebutuhan program dan perencanaannya jelas, tentu dapat dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara tersebut.
Taufik juga meminta usulan program segera disampaikan kepada bupati melalui mekanisme yang berlaku agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen penganggaran 2027, termasuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah terkait.
Menurutnya, upaya menekan penyalahgunaan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat dan relawan perlu terlibat dalam kegiatan pencegahan maupun pemberantasan.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Barito Utara Rayadi menjelaskan, dukungan pembiayaan kegiatan penggiat dan relawan antinarkoba dapat ditempuh melalui program perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing maupun mekanisme hibah kepada organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan.
Ia menilai, penanganan narkoba merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan. Karena itu, pembiayaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tidak harus sepenuhnya dibebankan kepada Kesbangpol, tetapi dapat dibagi sesuai kewenangan perangkat daerah terkait.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara H. Benny Siswanto tersebut turut dihadiri 10 anggota DPRD, Asisten I Bidang Pemerintahan Eveready Noor, jajaran Kesbangpol, serta perwakilan FKDM, FKUB, FPK dan mitra penggiat antinarkoba. (bvs)