DPRD Palangka Raya Kawal Ketat Program Anti-Kemiskinan

PENAKALTENG, Palangka Raya — Meski mencatat tingkat kemiskinan yang relatif rendah dibanding daerah lain di Kalimantan Tengah, DPRD Kota Palangka Raya menilai tantangan pengentasan kemiskinan belum selesai. Melalui Komisi III, DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ketat pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, khususnya di wilayah yang masih mengalami ketertinggalan pembangunan.

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Palangka Raya mencapai 3,52 persen, atau sekitar 10.700 jiwa dari total 310.110 penduduk. Angka ini menjadikan Palangka Raya sebagai kota dengan persentase kemiskinan terendah kedua di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, Ketua Komisi III DPRD, Sigit Widodo, mengingatkan bahwa angka rendah tak boleh membuat pemerintah lengah.

“Kita tidak boleh terlena. Tantangan utama kita adalah memastikan tidak ada warga yang tertinggal, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan yang masih minim akses layanan,” kata Sigit di Palangka Raya, kemarin.

Ia menegaskan, pengawasan akan difokuskan pada efektivitas program pemberdayaan yang menyasar kelompok rentan. Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial, tapi harus dibarengi dengan pembangunan kapasitas dan infrastruktur dasar.

“Dewan mendorong penguatan program perlindungan sosial yang lebih inklusif serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui akses pelatihan, pendidikan, kesehatan, dan sarana pendukung lainnya,” tambahnya.

Sigit juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan.

“Kalau semua pihak terlibat aktif, kemiskinan bisa ditekan lebih cepat dan lebih merata,” tegasnya. (ss)