F-PDIP Minta APBD 2027 Prioritaskan Desa

PENAKALTENG, Muara Teweh – Pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa dan percepatan pengentasan kemiskinan menjadi perhatian utama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara dalam menyikapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027.

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD 2027, namun memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi agar kebijakan anggaran pemerintah daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Naruk Saritani, saat membacakan pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD, Senin (16/11/2026).

“Program-program prioritas harus diarahkan pada perbaikan layanan dasar, peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penanganan kemiskinan demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara,” ungkapnya.

Naruk menegaskan, persetujuan terhadap Raperda APBD 2027 harus diikuti komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan seluruh program yang telah direncanakan, khususnya kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, alokasi anggaran harus diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penanganan kemiskinan.

Salah satu perhatian Fraksi PDI Perjuangan adalah efektivitas belanja daerah. Naruk meminta pemerintah lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan agar anggaran yang tersedia memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menilai sinkronisasi dan validasi data kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat. Dengan data yang akurat, bantuan sosial maupun berbagai program intervensi pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tepat manfaat.

Berita Terkait

Dari sisi pengelolaan fiskal, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah meningkatkan advokasi kepada pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pendanaan. Bersamaan dengan itu, kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu diperkuat.

Naruk turut mengingatkan agar belanja pegawai dan belanja operasional dikendalikan serta dievaluasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi belanja modal, terutama pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan.

Perhatian terhadap infrastruktur juga mencakup kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret menyediakan sarana air bersih melalui pembangunan sumur bor di desa-desa yang belum memiliki sumber air memadai.

Selain itu, peningkatan kualitas jalan penghubung antardesa dan pemenuhan fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan harus menjadi perhatian. Termasuk memastikan sarana dan prasarana Puskesmas Rawat Inap memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Tidak hanya infrastruktur fisik, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, penguatan kewirausahaan, serta pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM berbasis potensi lokal.

Upaya tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara tetap menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Naruk berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap seluruh rekomendasi fraksi, sehingga APBD 2027 tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mampu mendorong pemerataan pembangunan, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara. (bvs)