PENAKALTENG, Muara Teweh – Penyelesaian persoalan tumpang tindih kawasan hutan dengan wilayah administrasi desa, infrastruktur jalan dan perkebunan masyarakat, serta percepatan penentuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menjadi perhatian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
Selain dua persoalan tersebut, Fraksi PKB juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat hingga peningkatan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Barito Utara.
Delapan catatan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Suhendra, saat membacakan pendapat akhir Fraksi PKB dalam rapat paripurna DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, Senin (16/11/2026).
“APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai proses administratif dan formalitas penganggaran, tetapi harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta arah pembangunan Kabupaten Barito Utara ke depan,” ungkapnya.
Suhendra juga menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi proses administratif dan formalitas penganggaran.
Setelah mencermati pidato pengantar bupati, jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi, serta hasil pembahasan bersama, Fraksi PKB menyampaikan delapan catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pertama, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian sumber pendapatan yang sah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Upaya tersebut perlu didukung peningkatan pendataan dan pengawasan pajak, retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta kontribusi sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan sektor usaha lainnya.
Kedua, belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp3,078 triliun harus diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik.
Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui pemerataan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, perhatian terhadap pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, serta penguatan pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Termasuk pemenuhan tenaga medis, obat-obatan dan fasilitas kesehatan hingga wilayah terpencil.
Keempat, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah harus terus diperkuat melalui peningkatan serta pemeliharaan jalan, jembatan, sarana transportasi dan akses penghubung antardesa maupun antarkecamatan.
Kelima, pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan melalui penguatan UMKM, koperasi, pertanian, perkebunan rakyat dan perikanan. Pemerintah juga diharapkan memperluas akses permodalan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha dan pemasaran produk lokal.
Keenam, Fraksi PKB meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Barito Utara. Pengawasan tersebut mencakup pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan, kewajiban reklamasi, pemulihan lingkungan serta penanganan dampak kegiatan usaha.
Ketujuh, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan APBD. Pemerintah daerah diminta mengedepankan efektivitas, efisiensi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk mengelola pembiayaan dan defisit anggaran secara cermat agar tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan pada tahun berikutnya.
Kedelapan, pemerintah daerah didorong mempercepat penyelesaian persoalan tumpang tindih kawasan hutan dengan wilayah administrasi desa, infrastruktur jalan dan perkebunan masyarakat. Selain itu, penentuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Barito Utara juga perlu mendapat perhatian serius.
Menurut Suhendra, seluruh rekomendasi tersebut penting agar pelaksanaan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang merata, meningkatkan perekonomian dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Meski menyampaikan sejumlah catatan strategis, Fraksi PKB menyatakan dapat menerima Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 beserta lampirannya untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disampaikan Suhendra dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan tetap meminta pemerintah daerah memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi fraksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (bvs)