Demokrat Soroti PAD dan Efisiensi Belanja APBD
PENAKALTENG, Muara Teweh – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara memberikan sejumlah catatan strategis terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Tiga hal yang menjadi perhatian utama meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), keberpihakan anggaran terhadap sektor prioritas, serta efisiensi belanja operasional birokrasi.
Ketiga rekomendasi tersebut disampaikan anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, saat membacakan pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026).
Patih Herman AB menegaskan, pengelolaan APBD harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak nyata terhadap pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
Menurutnya, optimalisasi PAD perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama melalui pengelolaan sektor pajak dan retribusi daerah secara maksimal. Namun, upaya meningkatkan pendapatan daerah tersebut harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah perlu terus didorong, tetapi jangan sampai membebani masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi pendapatan dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain peningkatan pendapatan daerah, Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap pelayanan dasar dan sektor-sektor produktif. Alokasi anggaran diharapkan mampu mendukung peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan dan fasilitas umum, sekaligus memperkuat sektor pertanian, UMKM, serta hilirisasi.
Fraksi Demokrat menilai sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Catatan berikutnya berkaitan dengan efisiensi belanja operasional birokrasi. Patih Herman menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian terhadap belanja rutin agar alokasi anggaran untuk belanja modal dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dapat lebih ditingkatkan.
“Efisiensi belanja operasional birokrasi perlu menjadi perhatian, sehingga anggaran yang tersedia dapat lebih banyak diarahkan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, APBD merupakan instrumen penting sekaligus dasar hukum bagi kepala daerah dan perangkat daerah dalam melaksanakan penerimaan dan pengeluaran daerah. Karena itu, seluruh program kerja perangkat daerah harus dilaksanakan sesuai alokasi anggaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Patih Herman juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan Raperda APBD 2027. Menurutnya, pembahasan yang berlangsung secara dinamis, cermat, dan konstruktif menjadi bagian penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terarah.
Setelah mencermati seluruh tahapan pembahasan, kajian, serta jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi, Fraksi Partai Demokrat akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara menyetujui Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah melalui proses evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah,” pungkas Patih Herman AB.
Ia berharap, seluruh rekomendasi yang disampaikan Fraksi Demokrat dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Barito Utara. (bvs)