APBD 2027 Harus Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat

PENAKALTENG, Muara Teweh – Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Kabupaten Barito Utara mengingatkan pemerintah daerah agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Penggunaan anggaran harus difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pemerataan pembangunan hingga wilayah pedesaan dan pedalaman.

Penegasan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Gun Sriwitanto, saat membacakan pendapat akhir Fraksi Aspirasi Rakyat dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026).

Gun Sriwitanto menegaskan, APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen perencanaan keuangan daerah yang berisi angka pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang harus mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi harus dilihat dari sejauh mana program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Anggaran yang besar belum tentu menghasilkan pembangunan yang berkualitas apabila tidak dikelola berdasarkan skala prioritas, kebutuhan nyata, dan prinsip keadilan. Karena itu, APBD Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar masyarakat Kabupaten Barito Utara,” ujarnya.

Untuk memastikan hal tersebut, Fraksi Aspirasi Rakyat menyampaikan tujuh rekomendasi penting yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD 2027.

Pertama, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi pendapatan dari berbagai sektor, peningkatan pengawasan pajak dan retribusi, serta mencegah kebocoran pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat dikurangi.

Kedua, belanja daerah harus lebih diarahkan pada kepentingan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Ketiga, pemerataan pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan, khususnya jalan, jembatan, drainase, fasilitas umum, dan akses transportasi hingga wilayah pedesaan serta daerah pedalaman.

Keempat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian serius melalui pemenuhan sarana dan prasarana, pemerataan tenaga pendidik dan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, serta penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat.

Kelima, pemberdayaan ekonomi dan UMKM perlu diperkuat melalui dukungan nyata kepada petani, nelayan, pelaku usaha lokal, kelompok ekonomi produktif, dan generasi muda agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Keenam, pembangunan desa dan kelurahan harus mendapatkan perhatian secara proporsional, terutama dalam penyediaan jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, penerangan, fasilitas umum, serta program pemberdayaan masyarakat.

Ketujuh, pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dengan menghindari kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak produktif, serta belanja yang tidak memiliki urgensi dan manfaat jelas.

Gun Sriwitanto menegaskan, persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD 2027 bukan berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan tanpa batas dalam menggunakan anggaran. Sebaliknya, persetujuan tersebut merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab politik yang harus dibuktikan melalui kinerja, transparansi, dan keberhasilan pembangunan.

Ia juga memastikan Fraksi Aspirasi Rakyat akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan APBD agar seluruh program yang telah direncanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Fraksi Aspirasi Rakyat akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab. Kami ingin melihat APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara,” tegasnya.

Setelah mencermati seluruh proses pembahasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Fraksi Aspirasi Rakyat pada prinsipnya menerima dan menyetujui Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Di akhir penyampaiannya, Gun Sriwitanto mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk bersama-sama membangun Barito Utara dengan semangat kebersamaan, keterbukaan, dan tanggung jawab.

“APBD bukan milik pemerintah, bukan milik DPRD, melainkan milik seluruh rakyat Kabupaten Barito Utara yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (bvs)