F-KIR Soroti Anggaran APBD 2027 Rp3,063 Triliun

PENAKALTENG, Muara Teweh – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara mengingatkan pemerintah daerah agar penggunaan anggaran APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar sekitar Rp3,063 triliun benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Fraksi KIR menegaskan, besarnya anggaran daerah harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, setiap alokasi belanja harus dikelola secara tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penegasan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Tajeri, saat membacakan pendapat akhir Fraksi Karya Indonesia Raya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (16/11/2026).

Menurut Tajeri, pembahasan Raperda APBD merupakan bagian dari amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Setelah mencermati pidato bupati, jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi, serta hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD, Fraksi KIR menyampaikan sejumlah catatan penting.

Di sektor pendidikan, Fraksi KIR meminta agar alokasi anggaran sebesar 20 persen benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, kualitas tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan hingga desa-desa terpencil.

Tidak hanya pendidikan formal, perhatian pemerintah juga diminta mencakup lembaga pendidikan nonformal dan swasta, seperti pondok pesantren, madrasah diniyah, Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an, dan sekolah minggu, termasuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidiknya.

Sementara di bidang kesehatan, Tajeri mendorong penguatan pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), serta peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan serta bebas dari konflik kepentingan.

Perhatian lainnya diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan dan jaring pengaman sosial. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat program pemberdayaan UMKM, petani, pekebun dan nelayan sungai agar masyarakat memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Fraksi KIR juga mengingatkan pentingnya validasi data penerima bantuan sosial. Akurasi data diperlukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, tepat sasaran dan bebas dari intervensi politik.

Selain persoalan pelayanan publik, Fraksi KIR menyoroti hasil pembahasan Raperda APBD 2027 antara DPRD dan TAPD, terutama terkait perubahan, penambahan, pengurangan, pergeseran serta penyesuaian pada komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Tajeri berharap seluruh kesepakatan hasil pembahasan tersebut dilaksanakan secara transparan, benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Fraksi Karya Indonesia Raya dapat menerima Raperda tentang APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 beserta lampirannya untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi KIR menyatakan dapat menerima Raperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan itu disertai harapan agar anggaran daerah mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara. (bvs)