Perkuat Evaluasi Stunting 2025, Pemprov Targetkan Penurunan Prevalensi Jadi 20,6 Persen
PENAKALTENG, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmen serius dalam menekan angka stunting melalui langkah konkret evaluasi program lintas sektor. Hal ini ditandai dengan dibukanya Entry Meeting Evaluasi Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2025 oleh Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Kamis (31/7/2025), yang digelar secara hybrid bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam arahannya, Wakil Gubernur yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi menekankan bahwa evaluasi bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen penguatan tata kelola dan percepatan pencapaian target pembangunan SDM, termasuk target penurunan prevalensi stunting Kalteng menjadi 20,6 persen di tahun 2025.
“Evaluasi ini harus menghasilkan rekomendasi yang implementatif, bukan hanya laporan tahunan. Semua pihak, dari provinsi hingga kabupaten/kota, wajib menindaklanjuti hasilnya secara konkret,” tegas Edy Pratowo.
Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung proses evaluasi, serta menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan TPPS untuk memberikan dukungan penuh, termasuk dari dua kabupaten uji petik: Barito Selatan dan Pulang Pisau.
BPKP Soroti Ketimpangan Anggaran dan Efektivitas Program
Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Ilham Nurhidayat dalam paparannya mengungkapkan sejumlah temuan krusial dari pengawasan sebelumnya. Di antaranya adalah masih lemahnya intervensi gizi spesifik, ketimpangan alokasi anggaran, serta rendahnya efektivitas program edukasi dan pendampingan keluarga.
“Proporsi anggaran terbesar masih terserap di sektor lingkungan, sementara intervensi langsung untuk gizi dan ketahanan pangan justru minim. Ini perlu disikapi dengan reorientasi kebijakan,” ungkap Ilham.
Tahun ini, BPKP akan fokus pada tiga aspek utama dalam evaluasi: efektivitas Tim Pendamping Keluarga (TPK), pelaksanaan Program GENTING (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Cegah Stunting), dan optimalisasi program makanan bergizi.
Langkah Strategis Menuju Indonesia Emas 2045
Wakil Gubernur menegaskan bahwa penanggulangan stunting adalah bagian tak terpisahkan dari upaya membangun fondasi Indonesia Emas 2045, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Penurunan stunting bukan hanya urusan kesehatan, tapi agenda besar pembangunan manusia. Maka, pendekatannya pun harus multisektor dan berbasis data,” ujarnya.
Kolaborasi Lintas Sektor, Fokus pada 1000 HPK
Kegiatan evaluasi ini juga menjadi ruang penyelarasan pemahaman antar pemangku kepentingan, terutama dalam memfokuskan upaya pada fase kritis 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). BPKP mendorong semua pihak untuk tidak hanya menilai capaian, tetapi menjadikan evaluasi sebagai pendorong akselerasi kinerja dan inovasi di lapangan.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran TPPS, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta perwakilan dari instansi vertikal seperti BKKBN dan OPD terkait. (ss)