Sinergi Pj Kades dan BPD Perkuat Pemerintahan Desa
PENAKALTENG, Muara Teweh – Sinergi antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Edi Pran Aji, yang berharap Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) dan anggota BPD yang baru dilantik dapat membangun kerja sama yang harmonis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Menurutnya, pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan dan program pembangunan harus dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab, serta mengutamakan aspirasi warga.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menanggapi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Sei Rahayu II, Kecamatan Teweh Tengah, Penjabat Kepala Desa Juju Baru, Kecamatan Lahei, serta anggota BPD Linon Besi I, Kecamatan Gunung Purei, di Aula C Setda Barito Utara, Senin (9/11/2026).
Edi Pran Aji mengatakan, Pj Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing, serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh unsur pemerintahan desa.
“Yang terpenting adalah bagaimana Pj Kades dan BPD bisa membangun komunikasi serta kerja sama yang baik. Keduanya memiliki tugas dan fungsi masing-masing, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik dan mendorong kemajuan desa,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa BPD memiliki peran penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas peraturan desa bersama kepala desa, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam menjalankan tugas merupakan hal yang dapat terjadi, namun harus disikapi melalui komunikasi dan musyawarah agar tidak menghambat pelayanan maupun pembangunan.
“Jangan sampai perbedaan pendapat justru menjadi penghambat. Setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Sinergi dan keterbukaan harus menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan desa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Edi Pran Aji menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan maupun anggaran desa. Ia berharap setiap program pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sehingga pelaksanaannya tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran, kedisiplinan, dan penuh tanggung jawab.
“Kita berharap pejabat yang baru dilantik dapat menjaga kepercayaan masyarakat, bekerja dengan sungguh-sungguh, serta menjadikan kepentingan warga sebagai prioritas utama. Pemerintahan desa yang baik akan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan daerah,” pungkasnya. (bvs)