Al Hadi Dorong Pengadaan Barang Akuntabel

PENAKALTENG, Muara Teweh – Pengelolaan anggaran pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Al Hadi, menyikapi pelaksanaan Coaching Clinic Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara di Aula Hayak Tamara Hotel, Jumat (6/11/2026).

Menurut Al Hadi, peningkatan kapasitas aparatur pengadaan merupakan langkah penting untuk memastikan setiap proses penggunaan anggaran pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menilai, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

“Pengadaan barang dan jasa harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan organisasi dan kepentingan masyarakat. Setiap anggaran yang digunakan harus tepat sasaran, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Politisi PKB tersebut menegaskan, pemahaman terhadap regulasi menjadi salah satu kunci untuk mencegah kesalahan maupun potensi penyimpangan dalam proses pengadaan.

Karena itu, para pelaku pengadaan perlu memahami seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), penginputan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat pemahaman aparatur terhadap ketentuan terbaru pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurutnya, perubahan regulasi harus diikuti dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar tidak terjadi kesalahan penafsiran maupun ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas.

“Kami mengapresiasi kegiatan coaching clinic ini. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana pengetahuan yang diperoleh benar-benar diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Al Hadi juga berharap peningkatan kapasitas tidak hanya menyasar pejabat atau petugas pengadaan di tingkat dinas, tetapi juga menjangkau seluruh pelaksana terkait, termasuk petugas pengadaan di puskesmas.

Menurutnya, kualitas pengadaan di lingkungan Dinas Kesehatan memiliki keterkaitan langsung dengan kelancaran program pelayanan kesehatan. Pengadaan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik akan membantu memastikan kebutuhan fasilitas kesehatan dapat terpenuhi secara tepat.

Ia pun mendorong agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga kompetensi aparatur terus meningkat dan tata kelola pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara semakin transparan serta akuntabel.

“Jangan sampai anggaran yang tersedia tidak memberikan hasil maksimal hanya karena lemahnya perencanaan atau kurangnya pemahaman terhadap aturan. Harapan kita, setiap rupiah anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (bvs)