Suparjan Efendi Tekankan Pemahaman Hukum bagi Kades dan BPD
PENAKALTENG, Muara Teweh – Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan. Setiap regulasi yang dibuat harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, sesuai ketentuan perundang-undangan, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Suparjan Efendi, yang menilai pemahaman aspek hukum bagi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting untuk mencegah munculnya persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Perdes merupakan produk hukum yang menjadi landasan bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat,” katanya, Kamis (5/11/2026).
Karena itu, proses pembentukannya harus dilakukan secara cermat, mulai dari penyusunan materi, pembahasan, hingga penetapannya sesuai mekanisme yang berlaku.
Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi materi yang dipaparkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Utara, R. Firmansyah, S.H., dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan Peraturan Desa di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Suparjan mengapresiasi penjelasan Kajari yang memberikan pemahaman mengenai dasar hukum, kedudukan, serta mekanisme pembentukan Perdes. Menurutnya, materi tersebut menjadi bekal penting bagi kepala desa dan BPD agar lebih memahami tanggung jawab hukum dalam menghasilkan produk hukum di tingkat desa.
“Kami mengapresiasi materi yang disampaikan Kajari Barito Utara. Ini sangat bermanfaat bagi kepala desa dan BPD agar semakin memahami bagaimana menyusun Peraturan Desa yang benar, baik dari sisi prosedur maupun substansi hukumnya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kepala desa dan BPD harus memiliki pemahaman yang sama dalam setiap proses pembentukan Perdes. Komunikasi dan koordinasi kedua unsur tersebut perlu diperkuat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar melalui pembahasan sesuai aturan.
Selain memperhatikan aspek hukum, Suparjan juga mengingatkan agar setiap Perdes disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Regulasi desa harus memiliki manfaat nyata, bukan justru menimbulkan persoalan karena bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi atau melampaui kewenangan pemerintah desa.
“Jangan sampai ada Perdes yang dibuat tanpa memperhatikan dasar kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, materi yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan ini harus benar-benar dipahami dan diterapkan oleh seluruh kepala desa dan BPD,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan sosialisasi serta pendampingan hukum bagi aparatur desa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas tersebut dinilai penting agar pemerintah desa semakin cermat dalam menyusun regulasi dan menjalankan kewenangannya.
Dengan pemahaman hukum yang baik, ia berharap seluruh desa di Kabupaten Barito Utara mampu menghasilkan Peraturan Desa yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. (bvs)