Patih Dorong Perda P4GN dan Edukasi Dini di Barut
PENAKALTENG, Muara Teweh – Perlindungan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB. Ia mendorong pemerintah daerah segera mempercepat pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sekaligus memperkuat dukungan terhadap kegiatan edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba di tengah masyarakat.
Menurut Patih Herman, upaya memerangi narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan aparat penegak hukum. Diperlukan langkah pencegahan yang terencana, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, terutama keluarga, sekolah, organisasi kemasyarakatan, serta penggiat dan relawan antinarkoba.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara DPRD Kabupaten Barito Utara dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), bersama organisasi kemasyarakatan serta penggiat dan relawan antinarkoba di ruang rapat DPRD, Senin (2/11/2026).
Patih Herman menilai keberadaan Perda P4GN sangat penting sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pencegahan dan pemberantasan narkoba. Regulasi tersebut juga diharapkan memberikan kepastian terhadap dukungan anggaran bagi kegiatan operasional dan pemberdayaan relawan antinarkoba.
“Perda ini penting sebagai payung hukum, baik untuk pelaksanaan kegiatan operasional maupun dukungan penganggaran. Dengan adanya regulasi yang jelas, program pencegahan dan penanganan narkoba dapat dilaksanakan lebih terarah dan memiliki dasar hukum yang kuat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya perhatian serius terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Bahkan, di kawasan BMO terdapat kekhawatiran bahwa anak-anak usia dini sudah mulai mengenal narkoba.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi peringatan bagi semua pihak agar edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba semakin digencarkan, khususnya di lingkungan pendidikan dan kalangan remaja.
“Persoalan narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum. Kita semua harus mengambil bagian. Anak-anak dan remaja harus mendapatkan edukasi sejak dini agar memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk menjauhi narkoba,” ujarnya.
Selain memperkuat langkah pencegahan, Patih Herman juga mengapresiasi kinerja kepolisian dalam mengungkap sejumlah kasus peredaran narkoba di Barito Utara. Ia berharap pengungkapan kasus ke depan semakin ditingkatkan hingga mampu menjangkau jaringan yang lebih besar, termasuk para bandar.
Ia menegaskan bahwa penindakan hukum dan pencegahan harus berjalan beriringan. Aparat keamanan diharapkan terus memperkuat pengungkapan jaringan peredaran narkoba, sementara pemerintah daerah bersama masyarakat membangun benteng perlindungan melalui edukasi dan kegiatan antinarkoba.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H. Benny Siswanto, serta dihadiri 10 anggota DPRD, Asisten I Bidang Pemerintahan Eveready Noor, Kepala Kesbangpol Barito Utara Rayadi beserta jajaran, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan, di antaranya FKDM, FKUB, FPK, serta mitra strategis penggiat dan relawan antinarkoba.
Melalui forum tersebut, Patih Herman berharap percepatan pembentukan Perda P4GN dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat komitmen bersama memerangi narkoba, sekaligus memastikan generasi muda Kabupaten Barito Utara terlindungi dari ancaman penyalahgunaan narkotika. (bvs)