Nurul Anwar Usulkan Perda P4GN Masuk Prolegda 2027
PENAKALTENG, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Nurul Anwar, mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2027.
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut penting sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba, termasuk mengatur koordinasi lintas sektor serta dukungan penganggaran untuk berbagai program P4GN.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara DPRD Kabupaten Barito Utara dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), bersama organisasi kemasyarakatan serta penggiat dan relawan antinarkoba di ruang rapat DPRD, Senin (2/11/2026).
H. Nurul Anwar mengatakan, persoalan narkoba membutuhkan perhatian dan keterlibatan seluruh pihak. Penanganannya tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus disertai langkah pencegahan, edukasi masyarakat, serta pelayanan rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu yang membutuhkan pemulihan.
Ia menilai, Perda P4GN nantinya dapat menjadi payung hukum untuk memastikan berbagai program penanggulangan narkoba di Barito Utara memiliki arah, mekanisme pelaksanaan, dan dukungan yang jelas.
“Kami di DPRD sangat mendukung apabila Raperda P4GN ini dipersiapkan dan diusulkan untuk segera dibahas. Kebetulan saya juga berada di Bapemperda, sehingga apabila pihak eksekutif aktif menyiapkan materi dan mengajukan usulannya, kami siap ikut mendorong proses pembahasannya,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait segera mempersiapkan materi dan dokumen yang diperlukan agar usulan Raperda P4GN dapat diproses untuk masuk dalam Prolegda 2027.
Selain itu, H. Nurul Anwar juga berharap setelah Perda tersebut terbentuk, pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya dengan menyusun aturan pelaksanaan, baik melalui peraturan kepala daerah maupun surat edaran, sehingga implementasinya dapat berjalan lebih terarah.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyoroti pentingnya penguatan pelayanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur pengajuan, tahapan pemeriksaan, hingga instansi yang dapat dihubungi untuk memperoleh layanan rehabilitasi.
“Jangan sampai masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan rehabilitasi justru mengalami kebingungan karena tidak mengetahui prosedurnya. Kita perlu memastikan informasi mengenai layanan rehabilitasi dapat diakses dengan mudah,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), kondisi Lapas saat ini mengalami kelebihan kapasitas atau overcapacity, salah satunya akibat banyaknya penghuni yang tersangkut perkara narkotika.
Karena itu, ia menilai penanganan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengombinasikan penegakan hukum, pencegahan sejak dini, sosialisasi, serta rehabilitasi bagi mereka yang mengalami ketergantungan.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H. Benny Siswanto, dan dihadiri 10 anggota DPRD, Asisten I Bidang Pemerintahan Eveready Noor, Kepala Kesbangpol Barito Utara Rayadi beserta jajaran, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan, di antaranya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan mitra strategis penggiat serta relawan antinarkoba.
Melalui usulan tersebut, H. Nurul Anwar berharap pembentukan Perda P4GN dapat menjadi bagian dari agenda legislasi daerah tahun 2027, sekaligus memperkuat landasan kebijakan dalam membangun upaya pencegahan dan penanganan narkoba yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Barito Utara. (bvs)