Dewan Minta Kades Dilibatkan Cegah Peredaran Narkoba di Desa
PENAKALTENG, Muara Teweh – Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Kabupaten Barito Utara dinilai perlu diperkuat hingga ke tingkat desa. Seluruh kepala desa diminta mengambil peran aktif dalam mendeteksi, mengantisipasi, dan melaporkan potensi peredaran narkoba di wilayah masing-masing.
Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Ardianto, menilai pemerintah desa memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan lebih memahami kondisi sosial di lingkungannya.
Karena itu, ia meminta Bupati Barito Utara mengundang seluruh kepala desa untuk mengikuti sosialisasi sekaligus koordinasi khusus mengenai pencegahan dan pemberantasan narkoba.
Permintaan tersebut disampaikan Ardianto dalam rapat hearing bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Barito Utara, organisasi kemasyarakatan (ormas), serta mitra strategis penggiat dan relawan antinarkoba di ruang rapat DPRD Barito Utara, Senin (2/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H. Benny Siswanto, dan dihadiri 10 anggota DPRD, Asisten I Bidang Pemerintahan Eveready Noor, Kepala Kesbangpol Rayadi beserta jajaran, serta perwakilan FKDM, FKUB, FPK dan mitra strategis penggiat relawan antinarkoba.
Dalam forum tersebut, Ardianto mengungkapkan keprihatinannya terhadap dugaan semakin luasnya peredaran narkoba di wilayah Barito Utara. Berdasarkan informasi yang diterimanya, seorang pengedar bahkan diperkirakan mampu memperoleh omzet sekitar Rp7 juta hingga Rp9 juta dalam sehari.
Menurutnya, informasi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena angka itu baru berasal dari satu orang pengedar. Ia menduga masih terdapat pihak lain yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.
Ardianto juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mencoba menghubungi salah seorang kepala desa di daerah pemilihannya, Kecamatan Teweh Selatan, untuk menyampaikan persoalan tersebut. Namun, laporan yang disampaikan belum mendapatkan konfirmasi lanjutan.
“Persoalan narkoba ini membutuhkan keseriusan dan koordinasi semua pihak. Saya berharap Bupati dapat mengundang seluruh kepala desa di Kabupaten Barito Utara untuk diberikan sosialisasi sekaligus arahan mengenai upaya pemberantasan narkoba,” ungkapnya.
Ia menegaskan, upaya pemberantasan narkoba tidak boleh hanya terpusat pada pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun kelurahan. Keterlibatan pemerintah desa juga sangat diperlukan karena dugaan peredaran narkoba disebut telah menjangkau berbagai wilayah, termasuk lingkungan pekerja tambang emas dan tambang batu bara.
Menurut Ardianto, kepala desa harus memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat dan tidak boleh hanya menjalankan rutinitas administrasi pemerintahan. Mereka perlu membangun komunikasi dengan warga serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan.
“Jangan sampai kepala desa hanya menjalankan rutinitas pemerintahan tanpa mengetahui persoalan yang sedang terjadi di tengah masyarakat di desa yang ia pimpin. Mereka juga harus memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi peredaran narkoba di desanya masing-masing,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepedulian terhadap bahaya narkoba juga harus tumbuh dari lingkungan masyarakat. Ardianto mengaku bersama sejumlah rekannya terkadang melakukan patroli malam di beberapa lokasi untuk memantau situasi dan menggali informasi terkait dugaan peredaran narkoba.
Meski demikian, menurutnya, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui koordinasi yang terarah dengan melibatkan pemerintah dan aparat penegak hukum agar penanganannya berjalan sesuai ketentuan.
“Pemberantasan narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum. Pemerintah daerah, kecamatan, desa, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat harus mengambil bagian. Jangan bersikap acuh tak acuh karena persoalan narkoba adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (bvs)