Dewan Ingatkan Hindari Pungutan Administrasi yang Bebani Warga
PENAKALTENG, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Ardianto, mengingatkan seluruh pemerintah desa agar tidak membebani masyarakat dengan pungutan untuk pelayanan administrasi yang menjadi hak warga. Ia meminta kepala desa memahami secara cermat aturan hukum terkait pungutan desa agar pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan.
Penegasan tersebut disampaikannya saat memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah desa dalam kegiatan reses di wilayah Dapil IV beberapa waktu lalu. Hal itu kembali ditegaskannya pada Kamis (5/11/2026), sebagai bentuk perhatian terhadap tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Menurut Ardianto, pemerintah desa harus mampu membedakan jenis pungutan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Pelayanan administrasi seperti penerbitan surat pengantar, surat keterangan, maupun dokumen administrasi lainnya tidak boleh dijadikan objek pungutan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
“Pemerintah desa harus memahami mana pungutan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Jangan sampai masyarakat dibebani biaya untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang seharusnya diberikan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, apabila pemerintah desa menerapkan pungutan terhadap pemanfaatan aset desa, pasar desa, pengelolaan sampah, maupun objek usaha desa lainnya, seluruhnya harus memiliki dasar hukum yang jelas. Penetapan tarif juga harus dilakukan secara transparan, sesuai kewenangan desa, serta tidak bertentangan dengan ketentuan pajak dan retribusi daerah.
Selain persoalan pungutan, Ardianto turut menyoroti pentingnya keterbukaan dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes), khususnya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Ia meminta kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memastikan setiap program dan alokasi anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten.
Menurutnya, sinkronisasi program pembangunan desa dan daerah diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak tumpang tindih, melainkan saling mendukung dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap dalam penyusunan APBDes, kepala desa dan BPD dapat memperhatikan program prioritas pemerintah kabupaten serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses. Dengan demikian, pembangunan di desa bisa lebih terarah dan selaras dengan program pembangunan daerah,” ujarnya.
Ardianto juga mengingatkan agar pembahasan dan penetapan Perdes APBDes dilakukan tepat waktu. Sebab, keterlambatan penetapan anggaran dapat berdampak terhadap proses administrasi maupun penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Di sisi lain, BPD diminta menjalankan fungsi pengawasan serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa (Musdes). Dengan keterlibatan masyarakat, program yang direncanakan diharapkan benar-benar sesuai kebutuhan warga.
Ia juga menekankan pentingnya hubungan kemitraan yang harmonis antara kepala desa dan BPD. Perbedaan pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menurutnya, harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
“Kepala desa dan BPD harus menjadi mitra yang saling mendukung. Kalau ada perbedaan pendapat, selesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, bukan justru menimbulkan konflik yang dapat menghambat pembangunan desa,” tambahnya.
Ardianto berharap seluruh pemerintah desa di Kabupaten Barito Utara dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, mengedepankan transparansi pengelolaan anggaran, serta memberikan pelayanan administrasi tanpa membebani masyarakat dengan pungutan yang tidak sesuai aturan. (bvs)