Enam Ranperbup Diharapkan Tingkatkan Pelayanan Publik
PENAKALTENG, Muara Teweh – Enam Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang tengah menjalani proses harmonisasi diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Utara.
Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Ardianto, menilai penyusunan regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama karena materi yang dibahas mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, investasi, pengelolaan keuangan daerah hingga pemberian bantuan sosial.
“Keberadaan regulasi yang berkualitas harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan,” kata Ardianto, Kamis (19/11/2026)
Menurutnya, proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi enam Ranperbup bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada Rabu (18/11/2026), merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Regulasi daerah bukan hanya menjadi dasar administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian hukum dan menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ardianto menegaskan, pembahasan enam Ranperbup tersebut perlu memperhatikan substansi dan dampak yang akan ditimbulkan ketika nantinya diterapkan. Dengan demikian, aturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Barito Utara.
Ia menilai sektor pendidikan dan kesehatan, misalnya, membutuhkan dukungan regulasi yang mampu memperkuat kualitas pelayanan. Begitu pula pengaturan investasi dan pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan dapat mendukung efektivitas pembangunan serta mendorong pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal.
Sementara itu, pengaturan mengenai bantuan sosial juga harus memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berharap setiap Ranperbup yang nantinya ditetapkan dapat memberikan manfaat langsung. Jangan sampai peraturan hanya selesai pada tahap penyusunan, tetapi pelaksanaannya tidak memberikan perubahan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah memastikan kesiapan pelaksanaan setiap regulasi setelah ditetapkan, termasuk melalui koordinasi antarperangkat daerah agar penerapannya berjalan sesuai tujuan.
Ardianto berharap sinergi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah terus diperkuat, sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan memiliki kualitas, kepastian hukum, serta mampu mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Menurutnya, keberhasilan sebuah regulasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari proses pembentukannya, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, enam Ranperbup tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen pendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih efektif, tertib, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara. (bvs)