Ketua Dewan Dorong Kebijakan Nasional Diterjemahkan ke Pembangunan Daerah
PENAKALTENG, Muara Teweh – DPRD Kabupaten Barito Utara menekankan pentingnya menyelaraskan arah kebijakan nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini setelah memimpin Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Barito Utara dan dihadiri Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y Tingan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Asisten Sekda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah serta undangan lainnya.
Menurut Mery, pidato kenegaraan tidak hanya menjadi agenda seremonial menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi momentum bagi daerah untuk melihat arah pembangunan nasional sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat Barito Utara.
“Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, serta memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah dan bangsa,” ujarnya.
Ia mengatakan capaian pembangunan dan berbagai tantangan yang disampaikan dalam pidato Presiden perlu menjadi perhatian bersama, termasuk pemerintah daerah dan DPRD. Arah kebijakan nasional diharapkan dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.
Mery juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif. Menurutnya, kolaborasi diperlukan untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan program pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pidato kenegaraan menjadi sarana untuk melihat kembali perjalanan bangsa, capaian pembangunan, serta berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan,” katanya.
Rapat paripurna berlangsung khidmat. Seluruh peserta mengikuti penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus momentum memperkuat komitmen bersama dalam pembangunan daerah dan nasional. (bvs)