Shalahuddin Desak PLN Evaluasi Sistem Pemadaman Bergilir
PENAKALTENG, Muara Teweh – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin mendesak PLN melakukan evaluasi terhadap sistem pemadaman listrik bergilir agar pembagian beban dilakukan secara lebih proporsional dan berkeadilan. Permintaan tersebut disampaikan saat menerima Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Muara Teweh, Pandu Andoka, di ruang kerjanya, Senin (27/7/2026).
Pertemuan tersebut digelar menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Bupati meminta penjelasan mengenai penyebab gangguan, mekanisme penjadwalan pemadaman, serta kepastian kapan pasokan listrik kembali normal.
Shalahuddin mengatakan, pemadaman bergilir telah berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelayanan publik hingga kegiatan usaha.
“Kami mengundang pihak PLN untuk mengetahui secara langsung apa penyebab pemadaman yang terjadi dan sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. Masyarakat tentu membutuhkan kepastian agar dapat menyesuaikan aktivitasnya,” ujarnya.
Menurutnya, jika gangguan pembangkit terjadi di wilayah lain dalam sistem interkoneksi Kalimantan, maka pembagian beban pemadaman seharusnya tidak disamaratakan. Daerah yang kondisi pembangkitnya relatif normal, kata dia, semestinya memperoleh perlakuan berbeda.
“Kalau di Muara Teweh kondisi pembangkit relatif normal, sementara gangguan terjadi di tempat lain, seharusnya ada pertimbangan dalam pembagian beban pemadaman. Jangan sampai daerah yang kondisinya normal justru menerima dampak yang sama besarnya. Harus ada rasa keadilan,” tegasnya.
Bupati juga meminta PLN ULP Muara Teweh meneruskan aspirasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada PLN Unit Induk maupun pengelola sistem interkoneksi agar dilakukan evaluasi terhadap pola pengaturan pemadaman.
Ia menegaskan pemerintah daerah selama ini mendukung keberadaan PLN. Namun di era keterbukaan informasi, masyarakat mengharapkan pelayanan yang semakin baik, termasuk kepastian jadwal pemadaman.
“Kami meminta PLN menyampaikan usulan agar jadwal pemadaman dapat diatur secara lebih adil sesuai kondisi gangguan yang terjadi,” katanya.
Sementara itu, Manajer PLN ULP Muara Teweh Pandu Andoka menjelaskan, pemadaman bergilir terjadi karena berkurangnya pasokan daya pada sistem interkoneksi Kalimantan. Kondisi tersebut dipicu gangguan pada sejumlah pembangkit, termasuk kebocoran pada salah satu unit PLTU Asam-Asam dan gangguan pada unit pembangkit lainnya sehingga kapasitas daya menurun.
Akibat berkurangnya pasokan, dilakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Menurut Pandu, jadwal pemadaman yang diterapkan di Muara Teweh merupakan instruksi dari operator sistem interkoneksi.
“PLN ULP Muara Teweh tidak memiliki kewenangan menetapkan sendiri jadwal maupun wilayah pemadaman karena seluruh pengaturan dilakukan oleh pengelola sistem kelistrikan,” jelasnya.
Terkait normalisasi pasokan listrik, Pandu mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima informasi resmi mengenai waktu berakhirnya pemadaman bergilir. PLN terus berkoordinasi dengan pengelola sistem dan akan segera menyampaikan perkembangan kepada masyarakat apabila telah ada kepastian.
Sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat selama masa pemadaman, PLN juga telah menyalurkan lampu darurat (emergency lamp) ke sejumlah rumah ibadah di Kabupaten Barito Utara guna membantu kelancaran kegiatan ibadah. (bvs)