Banggar DPRD Kalteng: Efisiensi 2027 Jangan Korbankan Program Kerakyatan
PENAKALTENG, Palangka Raya – Pemangkasan belanja daerah yang diperkirakan masih berlanjut pada 2027, diingatkan tidak boleh menggeser program yang menyentuh kebutuhan warga. Pesan itu disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) kepada pemerintah daerah.
Anggota Banggar DPRD Kalteng, Ampera AY Mebas, menyebut pemerintah daerah perlu menyesuaikan rencana belanja dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Menurutnya, efisiensi harus dijalankan secara selektif, yakni menyaring setiap rencana pengeluaran dan mengarahkan anggaran hanya pada kebutuhan yang benar-benar mendesak.
“Saya menyarankan kalau kita betul-betul efisiensi, supaya filternya, pengeluaran itu kita betul-betul prioritaskan. Kepentingan masyarakat apa, kalau tidak untuk masyarakat, nanti dulu,” ucap Ampera, Rabu (12/8/2026).
Legislator PDIP itu menunjuk sejumlah sektor yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, seperti pertanian, infrastruktur jalan, hingga perkebunan. Program di bidang-bidang tersebut, kata dia, patut tetap diperhatikan dalam penyusunan anggaran 2027 karena manfaatnya langsung dirasakan warga.
Ampera menekankan, pemerintah daerah harus piawai memilah kebutuhan paling mendesak ketika ruang fiskal menyempit. Ia memberi gambaran sederhana.
“Misalnya rumahnya rusak, bocor. Berarti duit kita sedikit. Berarti yang paling utama apa, atap. Nah, itu analoginya. Kita harus begitu,” jelasnya.
Meski demikian, efisiensi bukan berarti seluruh kegiatan pemerintah dihentikan. Penghematan, ujar Ampera, bisa ditempuh dengan mengurangi pengeluaran yang kurang prioritas. Ia mencontohkan perjalanan dinas yang sebelumnya dapat dilakukan beberapa kali. Saat anggaran terbatas, frekuensinya bisa ditekan sehingga dananya dialihkan ke kebutuhan yang lebih penting.
Pola serupa, lanjutnya, berlaku pada pemberian bantuan kepada masyarakat. Bila sebelumnya pemerintah mampu menyalurkan bantuan bernilai lebih besar, keterbatasan anggaran dapat membuat nominalnya disesuaikan. Namun, kepedulian dan dukungan kepada warga tetap harus diberikan.
Pada akhirnya, Ampera menilai efisiensi anggaran 2027 mesti diarahkan untuk memangkas belanja yang tidak mendesak, bukan menghapus program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sikap ini sejalan dengan upaya DPRD Kalimantan Tengah menjaga agar penghematan tidak merugikan kepentingan publik. (dit)