Warga Curhat Krisis Air hingga Alat Damkar ke DPRD Kalteng
PENAKALTENG, Palangka Raya – Masalah air bersih, gagal panen, dan minimnya peralatan pemadam kebakaran menjadi keluhan utama warga yang ditemui Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin, saat reses di delapan titik desa belum lama ini.
Muhajirin menjelaskan, delapan lokasi itu dipilih dengan fokus pada desa-desa yang punya banyak persoalan dan memerlukan perhatian pemerintah.
“Jadi reses kemarin ada delapan titik, fokusnya di desa yang memang banyak masalah,” kata Muhajirin, Sabtu (5/9/2026).
Dari rangkaian kunjungan tersebut, urusan air menjadi aspirasi yang paling sering disampaikan warga. Menurut Muhajirin, persoalan ini sudah berlangsung lama, termasuk bagi warga yang selama ini bergantung pada layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
“Kalau air itu kan mereka selain PDAM memang itu masalahnya sudah dari dulu. Sekarang mereka lebih banyak mau minta sumur bor,” ujarnya.
Selain air, warga juga mengeluhkan gagal panen. Muhajirin menyebut hal itu muncul dalam pertemuan dengan masyarakat di sejumlah desa.
Keluhan lain yang menonjol berkaitan dengan kebakaran. Warga meminta dukungan peralatan pemadam yang memadai untuk menghadapi kebakaran di wilayah mereka.
“Lalu masalah kebakaran ya peralatan pemadam itu minta yang banyak. Itu yang utama sekali,” katanya.
Untuk persoalan jalan, Muhajirin mengatakan warga pada dasarnya memahami arah pembangunan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Kapuas. Pemerintah kabupaten, menurut dia, saat ini masih berkonsentrasi membangun kawasan perkotaan.
“Kalau jalan ya memang pada umumnya mereka menyadari lah pemerintah Kabupaten Kapuas kan konsentrasi di kota. Sekarang kan yakin mereka suatu saat akan turun ke handil-handil lagi,” ujarnya.
Seluruh aspirasi itu menjadi catatan Muhajirin dari reses di delapan titik desa. Ia menilai kebutuhan warga, terutama soal air, penanganan kebakaran, dan pertanian, perlu mendapat perhatian agar pelayanan publik dapat menjangkau hingga ke desa.
Catatan reses tersebut diharapkan menjadi bahan tindak lanjut bagi DPRD Kalimantan Tengah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat. (dit)