DPRD Kalimantan Tengah Minta Pendataan Alat Berat Diperketat
PENAKALTENG, Palangka Raya – Masifnya operasional alat berat di berbagai sektor usaha di Bumi Tambun Bungai dinilai belum sepadan dengan pemasukan yang masuk ke kas daerah. Kalangan legislatif menilai masih ada pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbuang percuma akibat lemahnya sistem pendataan armada berat yang beroperasi di wilayah setempat.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, mengungkapkan kekecewaannya lantaran ribuan unit alat berat dari berbagai korporasi—termasuk proyek strategis nasional seperti food estate—belum tersentuh administrasi perpajakan yang optimal bagi daerah.
“Saat ini ada ribuan alat berat yang masuk ke Kalteng, baik untuk kegiatan food estate maupun sektor lainnya. Namun ironisnya, banyak yang belum didata sehingga belum memberikan manfaat maksimal bagi pendapatan daerah,” tegas Freddy, Kamis (3/9/2026).
Politisi senior DPRD Kalimantan Tengah ini membeberkan, kendala klasik yang kerap dihadapi pemerintah daerah adalah pola pembelian unit yang dipusatkan di kantor pusat perusahaan di luar provinsi. Situasi ini memicu seluruh urusan administratif dan fiskal terserap ke luar daerah, sementara beban lingkungan dan infrastruktur harus ditanggung warga Kalteng.
Selain persoalan kantor pusat, transaksi pembelian tunai (cash) juga menyulitkan pelacakan unit ketimbang pembelian via leasing. Minimnya kehadiran dealer resmi di wilayah Kalteng turut memperumit pengawasan pergerakan aset bergerak tersebut.
Di samping alat berat, Freddy turut mendesak instansi berwenang menggenjot penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ia mencatat masih banyak pemilik kendaraan yang mangkir menunaikan kewajiban pajaknya.
“Kami menyadari penerimaan pajak daerah masih belum maksimal. PKB maupun BBNKB masih perlu dioptimalisasikan karena masih banyak kendaraan yang menunggak pajak,” tandasnya.
Melalui pembenahan tata kelola pendataan serta pengetatan pengawasan lapangan, DPRD Kalimantan Tengah optimis kontribusi sektor kendaraan dan alat berat dapat mendongkrak signifikan kemandirian fiskal daerah ke depan. (dit)