DPRD dan Pemprov Kalteng Sepakati KUA-PPAS APBD 2027
PENAKALTENG, Palangka Raya – DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Selasa (18/8/2026).
Dokumen ini menjadi pijakan DPRD Kalimantan Tengah dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan anggaran dengan prioritas pembangunan serta kemampuan fiskal, sekaligus tahap penting penyusunan APBD 2027.
Berdasarkan struktur yang disetujui, proyeksi pendapatan daerah dalam KUA-PPAS 2027 dirancang lebih rendah ketimbang estimasi kebutuhan belanja, sehingga defisit anggaran akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 secara akurat.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menjelaskan bahwa rangkaian pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah bergulir secara intensif sejak 21 Juli 2026. Pendalaman materi mencakup pencermatan menyeluruh terhadap struktur pendapatan, optimalisasi pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga rasionalisasi belanja agar berorientasi pada akuntabilitas publik.
“Peningkatan ruang fiskal yang bersumber dari rasionalisasi belanja hibah dan peningkatan target PAD selanjutnya diarahkan untuk memperkuat belanja pembangunan daerah,” ungkap Nafsiah. Ia menambahkan bahwa pengetatan aturan hibah—yang wajib berbasis proposal dan terverifikasi dalam RKPD—ditempuh demi memastikan anggaran tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menekankan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini memegang peranan vital sebagai instrumen terukur dalam menerjemahkan visi pembangunan daerah.
“KUA dan PPAS bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk menerjemahkan visi dan misi pembangunan, prioritas daerah, serta kemampuan fiskal ke dalam kebijakan anggaran yang terukur dan bertanggung jawab,” tutur Edy.
Edy memastikan alokasi anggaran ke depan akan diprioritaskan untuk sektor-sektor esensial, mulai dari penguatan SDM, percepatan pembangunan konektivitas infrastruktur, hilirisasi potensi lokal, sektor pertanian, hingga perbaikan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kalteng.
“Setiap anggaran harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” tegasnya. (dit)