DPRD Kalteng Minta BUMD Minim PAD Dievaluasi Menyeluruh

PENAKALTENG, Palangka Raya – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, mendesak Pemerintah Provinsi Kalteng mengevaluasi menyeluruh kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan usaha itu terus menerima penyertaan modal, tetapi sumbangannya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai minim.

Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama komisi dan organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam rapat itu, kinerja PT Banama Tingang dan PT Jamkrida Kalteng dianggap belum sebanding dengan dukungan anggaran yang diterima. Riska meminta persoalan tersebut dikaji serius, apalagi pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.

“Berkenaan dengan BUMD yang suda kurang maksimal yang sering disutik dana itu sebaiknya dihapuskan (penghentian penyertaan modal),” tegas Riska, Kamis (16/7/2026).

Politisi muda Golkar itu menilai pemerintah daerah perlu berani menentukan arah pengelolaan BUMD. Perusahaan daerah yang tidak berkembang dan terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) layak ditinjau kembali keberadaannya.

Menurut anggota DPRD Kalimantan Tengah tersebut, penyertaan modal semestinya diarahkan kepada BUMD yang berkinerja jelas dan mampu mengerek pendapatan daerah. Ia mencontohkan Bank Kalteng, yang dinilainya masih menyimpan potensi besar untuk dikembangkan.

“Kalaupun BUMD yang berjalan ini hanya Bank Kalteng, kita maksimalkan untuk Bank Kalteng. Karena untuk memaksimalkan juga PAD kita. Karena sayang kalau kita menyuntik dana terus anggaran akan terus terpangkas. Jadi lebih baik kita maksimalkan dengan BUMD-BUMD yang memang aktif,” ujarnya.

Selain membenahi BUMD, Riska mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih inovatif mencari sumber pendapatan baru. Ia berharap optimalisasi pajak daerah dan sektor potensial lain menjadi langkah strategis untuk memperkuat keuangan daerah.

Riska menilai kondisi anggaran saat ini menuntut kerja yang lebih agresif dalam menggali potensi yang ada. Optimalisasi PAD, menurut dia, menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah tekanan efisiensi.

“Dengan kisaran anggran yang ada sekarang apalagi ditengah efisiensi yang ada, harapan kami agar pemprov itu bisa lebih tanggap untuk memaksimalkan PAD baik dari sumber-sumber pendapatan maupun pajak-pajak daerah,” pungkasnya. (dit)