KUA-PPAS 2027: DPRD Kalteng Tertibkan Pos Anggaran Hibah
PENAKALTENG, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah bersama pemerintah daerah resmi merombak alokasi pos anggaran hibah bermasalah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Dana hibah yang dinilai belum memenuhi regulasi tersebut dialihkan sementara ke pos belanja modal demi menjamin akuntabilitas serta efektivitas pembangunan.
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, mengungkapkan bahwa penyesuaian ini lahir dari diskusi intensif dan masukan kritis para legislator dalam rapat pembahasan KUA-PPAS. Langkah tegas penataan ulang belanja daerah ini diambil agar seluruh struktur APBD memiliki pijakan hukum yang kukuh.
“Kemarin pembahasan berjalan dinamis. Banyak masukan yang sifatnya membangun dan konstruktif dari teman-teman DPRD,” kata Junaidi, Kamis (27/8/2026).
Junaidi menjelaskan, penataan pos hibah tersebut merujuk pada hasil evaluasi dan koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pengalihan ke belanja modal disepakati secara kolektif antara DPRD Kalimantan Tengah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
“Banyak pos hibah yang tidak sesuai ketentuan kami perbaiki. Ini sudah menjadi janji bersama untuk dievaluasi. Kami drop sementara, lalu dialihkan ke belanja modal untuk tahun 2027,” tegasnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat transparansi tata kelola keuangan daerah sekaligus memprioritaskan alokasi belanja produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.
Adapun dalam proyeksi postur APBD Kalteng 2027, pendapatan daerah disepakati berada pada angka Rp5,3 triliun, sedangkan kebutuhan belanja daerah menembus Rp5,7 triliun. Selisih defisit sebesar Rp350 miliar dipastikan akan ditutup secara berimbang melalui skema pembiayaan daerah.
“Anggaran kita sudah dikunci, yaitu pendapatan daerah sebesar Rp5,3 triliun dan total belanja Rp5,7 triliun. Defisit anggaran tersebut akan ditutup melalui pembiayaan sebesar Rp350 miliar, sehingga APBD 2027 klop di angka Rp5,7 triliun,” tutup Junaidi. (dit)