Legislator Minta Pemprov Kalteng Jaga Konsistensi Opini WTP
PENAKALTENG, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemprov Kalteng tidak memandang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian administratif semata. Opini itu semestinya menjadi pendorong untuk terus membenahi tata kelola dan penggunaan anggaran daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Pipit Setyorini, mengatakan keberlanjutan opini WTP menuntut konsistensi seluruh perangkat daerah. Pengelolaan keuangan, menurutnya, harus transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Mempertahankan WTP justru membutuhkan upaya yang lebih besar. Karena itu, eksekutif, legislatif dan seluruh perangkat daerah harus saling bekerja sama menjaga kualitas pengelolaan keuangan,” kata Pipit, Rabu (1/7/2026).
Pipit menjelaskan, opini WTP menandakan laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan pemeriksaan. Meski begitu, capaian tersebut perlu diikuti peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Ia menilai keberhasilan pengelolaan keuangan tidak cukup diukur dari hasil pemeriksaan laporan keuangan. Anggaran juga harus mendukung program pembangunan dan memberi manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, Pipit memastikan Komisi I tetap menjalankan fungsi pengawasan lewat evaluasi dan pemantauan program serta pengelolaan anggaran di lingkungan Pemprov Kalteng. Pengawasan ini dinilai penting untuk menemukan potensi masalah sejak dini, sehingga perbaikan bisa dilakukan sebelum berkembang menjadi temuan pemeriksaan.
Selain pengawasan, ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat budaya kerja yang mengutamakan integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap regulasi. Aspek tersebut, kata dia, merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Pipit berharap upaya mempertahankan WTP berjalan seiring dengan peningkatan efektivitas belanja daerah. Anggaran yang dikelola pemerintah, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administrasi, tetapi harus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita jaga bersama kepercayaan ini. Yang paling penting, anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalteng,” pungkasnya. (dit)