Pemadaman Terus Berulang, DPRD Kalteng Pertanyakan Efektivitas Mitigasi PLN

PENAKALTENG, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah melayangkan kritik tajam terhadap manajemen PLN menyusul rentetan pemadaman listrik bergilir yang terus berulang tanpa kepastian penyelesaian di wilayah setempat.

Alasan kerusakan infrastruktur dan peralatan teknis yang kerap dikeluhkan penyedia listrik dinilai tidak lagi relevan untuk ditoleransi karena mengganggu aktivitas publik secara berkepanjangan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, mempertanyakan efektivitas sistem mitigasi risiko dan kesiapan operasional PLN dalam mengantisipasi potensi gangguan kelistrikan. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pemadaman beruntun semestinya bisa dicegah apabila manajemen memiliki perencanaan logistik dan infrastruktur cadangan yang matang.

“Kerusakan mungkin terjadi, tapi masa antisipasinya dengan pemadaman bergilir seperti itu? Seharusnya mereka sudah antisipasi, bahkan boiler cadangan dan segala macam harus dipersiapkan,” kata Bambang, Kamis (6/8/2026).

Bambang menegaskan, publik berhak memperoleh transparansi informasi seputar jadwal pemeliharaan rutin, peremajaan mesin, hingga kepastian ketersediaan unit pembangkit cadangan. Mengingat krisis daya ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama, ia menilai PLN gagal memberikan layanan prima bagi masyarakat sebagai konsumen utama.

Sebagai langkah lanjutan, pihaknya berencana mengonsolidasikan agenda pemanggilan resmi melalui forum rapat dengar pendapat (RDP). Melalui mekanisme legislatif tersebut, DPRD Kalteng bakal meminta manajemen PLN memaparkan secara terbuka lembar kerja perawatan instalasi sekaligus skema penanganan darurat yang telah ditempuh.

“Kalau memang nanti saya coba diskusi dengan Pak Ketua, biar di-RDP-kan saja mereka,” ujarnya.

Bambang memastikan pengawalan terhadap karut-marut layanan energi ini tidak akan berhenti sekadar pada diskursus publik, melainkan berlanjut pada audit evaluasi manajemen secara menyeluruh. (dit)