Ketua DPRD Desak Pusat Beri Ruang Hilirisasi SDA Kalteng

PENAKALTENG, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah mendesak pemerintah pusat agar menyertakan daerah penghasil sumber daya alam (SDA) melimpah ini ke dalam peta jalan hilirisasi industri nasional. Hingga saat ini, proyek pengolahan bahan mentah berskala besar dinilai belum menyentuh potensi komoditas unggulan di Bumi Tambun Bungai.

Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, mengungkapkan bahwa berbagai kebijakan hilirisasi nasional yang tengah digulirkan pemerintah pusat terkesan masih terpusat di kawasan tertentu. Padahal, Kalimantan Tengah menyimpan cadangan bahan baku yang sangat potensial untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

“Untuk di Kalteng belum ada, mungkin daerah-daerah tertentu yang provinsi tertentu yang potensial kalau hilirisasi itu,” ujar Arton, Jumat (14/8/2026).

Arton meyakini peluang akselerasi industri di Kalteng masih terbuka lebar apabila pemerintah pusat bersedia mengevaluasi pemetaan potensi daerah secara objektif. Ia mencontohkan komoditas batu bara Kalteng yang amat melimpah tidak sekadar diekspor dalam bentuk mentah, melainkan berpeluang dikonversi menjadi produk turunan strategis seperti gas sintetis untuk pasokan energi rumah tangga.

Meski demikian, Arton menyadari kewenangan penetapan serta eksekusi proyek hilirisasi berskala besar berada penuh di tangan Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama legislatif sejauh ini hanya bisa terus menyuarakan aspirasi tersebut.

“Tapi mungkin saja dalam waktu yang akan datang, bisa saja pemerintah pusat melihat potensi daerah ya. Bahan baku dan lain sebagainya. Saya kira itu kan kebijakan pusat ya, kita di daerah itu tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi kita menunggu saja,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa azas keadilan dan pemerataan pembangunan antarwilayah harus menjadi pijakan utama kebijakan nasional. Menurutnya, daerah penyokong SDA berhak merasakan dampak ekonomi langsung dari pengolahan kekayaan alamnya demi menyejahterakan masyarakat lokal.

“Apapun kebijakan pemerintah pusat, kita harapkan kebijakan itu jangan di daerah tertentu. Kalau memang mau memajukan negara ini, semua daerah ini harus mendapat perhatian yang sama,” pungkas Arton. (dit)