Maryani Sabran Minta Infrastruktur Pelosok Kalteng Diprioritaskan
PENAKALTENG, Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah daerah untuk menempatkan pemenuhan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman sebagai skema prioritas utama dalam penyusunan alokasi anggaran pembangunan. Ketersediaan akses publik yang layak dipandang amat vital guna menopang mobilitas harian warga pelosok.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran, mengimbau eksekutif agar berfokus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat, ketimbang mengucurkan anggaran untuk proyek yang belum mendesak.
“Pandangan saya sebagai wakil rakyat lebih baik pemerintah memprioritaskan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan utama di Kalimantan Tengah. Contohnya pembangunan jembatan untuk anak-anak yang pergi ke sekolah,” ujar Maryani, Jumat (31/7/2026).
Maryani menegaskan bahwa penataan formulasi APBD semestinya berpijak pada masalah paling krusial di lapangan, mulai dari perbaikan akses jalan, jembatan, hingga pengadaan fasilitas umum pendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.
“Ketika menentukan anggaran, kita harus memikirkan terlebih dahulu apa yang benar-benar menjadi prioritas di Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Penilaian tersebut, menurut Maryani, murni bertumpu pada temuan konkret saat ia melangsungkan kunjungan kerja ke berbagai desa terpencil, termasuk kawasan pesisir Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Di wilayah-wilayah tersebut, ia menyaksikan langsung jalan-jalan rusak belum beraspal, minimnya penerangan jalan umum (PJU), hingga maraknya hunian tidak layak bagi warga.
“Kami turun dan berkunjung ke desa-desa, di situlah kami bercermin. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta, bukan berbicara tanpa dasar. Saya sering turun langsung ke pelosok-pelosok desa di Kalimantan Tengah,” terangnya.
Legislator ini berharap fakta lapangan tersebut menjadi bahan pertimbangan serius pemerintah daerah untuk menata ulang skala prioritas pembangunan agar ketimpangan antarwilayah di Kalimantan Tengah dapat terus ditekan.
“Jadi, apa ada salahnya jika kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat itu lebih diprioritaskan terlebih dahulu,” tegasnya. (dit)